Pemerintah Indonesia memanfaatkan APBN tahun 2024 untuk mendorong kesejahteraan dan dampak positif sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Salah satu langkahnya adalah melalui Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), yang bertujuan khusus memberikan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dilansir Tribunnews.com, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memastikan setiap orang memiliki hak hidup sejahtera, tempat tinggal layak, lingkungan yang baik, dan pelayanan kesehatan. Akses terhadap perumahan yang layak di daerah perkotaan menjadi kebutuhan mendesak mengingat bonus demografi dan populasi mayoritas muda yang tinggal di kota.

Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp108,5 Triliun hingga tahun 2023 untuk KPR FLPP, menyediakan akses pemilikan rumah bagi 1.289.748 unit rumah. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berperan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, menyediakan pembiayaan 25 persen dari FLPP untuk membantu menurunkan beban fiskal pemerintah.

SMF menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menerbitkan Surat Utang, menyalurkan Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah hingga semester I 2023. Progres positif dalam mengatasi backlog perumahan tercermin dalam alokasi tambahan investasi APBN 2024 sebesar Rp1.891,0 miliar untuk program KPR FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah berharap dana tersebut akan mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau bagi MBR, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor terkait. Selain itu, program FLPP diarahkan kepada MBR dengan pendapatan kelas 1 hingga kelas 8, di bawah Rp 8 juta, dengan sebaran terbanyak pada kelas 4 dan 5.

Inisiatif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka dengan pendapatan rendah, dalam mendapatkan hunian yang terjangkau. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menegaskan bahwa alokasi dana dari APBN untuk KPR Subsidi ini digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.